Pangkep, Media Center- Pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang lebih baik jika diberi kewenangan yang lebih, namun persoalannya pembangunan di daerah seringkali terkendala kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan H Syamsuddin A Hamid SE yang merupakan kepala daerah kepulauan asal Provinsi Sulawesi Selatan yang direspon positif oleh Presiden terpilih Ir H Joko Widodo dalam seminar lembaga  ilmu pengetahuan indonesia (LIPI) dan kuliah umum presiden terpilih, Selasa 16 September, di Auditorium LIPI Lantai II Geduang Widya Graha, Gatot Subroto, Jakarta.

Presiden terpilih Ir H Joko Widodo dalam kuliah umumnya mengakui bahwa apa yang dirasakan oleh kepala daerah, telah dirasakannya sewaktu menjabat Wali Kota Solo. ” Dengan masukan bupati pangkep, kita akan berupaya untuk lebih menyederhanakan aturan terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah,”ujarnya. Hal ini mesti dilakukan karena aturan juga dibuat untuk melakukian perubahan lebih cepat, fleksibel dan yakin jika tidak diubah kita akan sering tertinggal.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan  H Syamsuddin A Hamid SE yang diplot sebagai pembicara dengan mengangkat tema “Meneguhkan Indonesia sebagai Negara Maritim”  bersama peneliti LIPI Dr Ir Zainal Arifin MSc dan Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dr Riza Damanik yang dipandu moderator Dr Dedi S Adhuri mendapat perhatian sejumlah peneliti yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya,Bupati yang juga Ketua DPD II Golkar Pangkep tersebut menjelaskan secara detail dan terarah terkait program yang dijalankannya, termasuk berbagai kendala yang dialaminya sebagai pemimpin didaerah diwilayah kepulauan. ” Membangun pusat pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan program desa mandiri, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan merupakan upaya yang terus dilakukannya,”ujarnya. Masalah pembangunan sektor kelautan yang dihadapi yakni kerusakan ekosistem pesisir dan laut, kegiatan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang, tingkat dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah dan paling utama akar dari masalah adalah keterbatasan transportasi dan infrastruktur.

Upaya pemecahan masalah sektor kelautan yang dilaksanakan pemerintah daerah yakni pengelolaan sumberdaya ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove, rehabilitasi sumberdaya dan ekosistem yang mengalami kerusakan, penegakan hukum, pengembangan budidaya pantai dan laut seperti pengembangan rumput laut, pengembangan lapangan kerja alternatif (UKM) seperti pengolahan pasca panen, rehabilitasi dan konservasi vegetasi daratan dan pantai, peningkatan ketersediaan air bersih dan tenaga listrik, pengembangan alat tangkap tepat guna dan ramah lingkungan serta beberapa program lainnya.

Berbagai upaya tersebut telah dilakukan, namun masih butuh banyak perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Olehnya itu pemerintah Kabupaten Pangkep berharap menjadi percontohan nasional pembangunan kelautan, dimana kondisi yang diharapkan dengan percontohan nasional tersebut tumbuh dan berkembangnya wilayah pesisir dan kepulauan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi bangsa yang didukung tersedianya infrastruktur dan kemudahan akses, kondisi sosial, ekonomi dan keamanan yang baik serta kontribusi sumberdaya pesisir dan laut yang optimal dalam pembangunan  juga  dukungan dan peran serta masyarakat diharapkan menghasilkan kawasan pertumbuhan baru.(H.idcham Latief/kominfo/ade mandar)