Pangkep,Media Center Pangkep, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali meraih penghargaan bergengsi dalam pengelolaan anggaran keuangan dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan bidang keuangan tersebut diberikan karena dinilai berhasil dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akutansi pelaporan keuangan sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Bupati Pangkep H Syamsuddin A Hamid mengatakan, penghargaan dalam bidang keuangan tersebut di serahkan pada acara malam Apresiasi Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Tahun 2013.  

"Alhamdulilah kita raih penghargaan bidang keuangan dan diharapkan ke depannya, pencapaian tersebut dapat kita pertahankan karena ini merupakan tanggungjawab besar yang harus dijaga," ujarnya.

Bupati H Syamsuddin A Hamid mengatakan, penghargaan tertinggi dalam akuntansi pelaporan keuangan yang baru kali pertama diraih tersebut, diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkep mulai dari tingkat paling tinggi sampai bawah agar dapat menata laporan keuangan dengan lebih baik lagi.

Pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin meminta agar instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dari tahun ke tahun.

Menurutnya, saat ini sudah mencapai 69 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang sudah memperoleh WTP pada tahun 2012.  “Memperoleh WTP tidaklah mudah, prestasi tersebut baru dapat tercapai jika pemerintah terus melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan keuangan baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah,"ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kadis Pengelola Keuangan Daerah Dra Hj Jumliati MSi dimana diakuinya bahwa keberhasilan tersebut harus mampu dipertahankan.  “Khusus di bagian keuangan kita telah menerapkan pembagian tugas masing-masing. Lebih gampang meraih dari pada mempertahankan," ujarnya.

Namun diakuinya pula bahwa, pihaknya tidak mampu menjamin dalam perjalannya pemerintah tak lepas dari segala penyimpangan yang bisa saja terjadi.

“Pada pencapaian WTP, paling disoroti adalah persoalan aset daerah, khususnya penataannya, karena itu ke depannya kita sangat membutuhkan laporan secara transparan,” ujarnya.

Dia meminta, pada tahun 2013, semua pihak dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkomitmen melaksanakan dan mengunakan anggaran sesuai peruntukannya dan tentunya tertib dalam memberikan laporan keuangannya kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah. (ade/mcp)