1)     Latar Belakang.

   Program Studi  Acara Peradilan Islam (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah/Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da’wah Wal Irsyad (STAI DDI ) Pangkep, dibuka sejak berdirinya STAI DDI Pangkep yang didirikan pada tahun 2001. berdasarkan Surat Keputusan  Pengurus Besar DDI  Nomor: PB/K.092/114/V/2001 tanggal 20 Shafar 1422  H/14 Mei 2001 M. dan untuk memperoleh Status terdaftar, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan al Jami’ah al Islamiyah DDI Nomor: 01/K.01/YJI/DDI /PK/VIII/2002 tanggal 18 Jumadil Akhir 1423 H./27 Agustus 2002, tentang pembukaan Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

   Tujuan diadakan Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal Syakhshiyah atau di sebut juga Hukum Kekeluargaan dan Acara Peradilan, bermaksud menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat. Karena itu Program studi ini sangat dibutuhkan  dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

 

2)      Visi  Program Studi AS.

              Menjadikan Program Studi  Ahwal Syakhshiyah / Hukum Kekeluargaan dan Acara Peradilan Islam terdepan dalam menciptakan Sarjana Hukum Islam yang menguasai dasar dan  materi Hukum Islam, tanggap terhadap persoalan hukum kekeluargan dan menarapkannya.”

 

3)      Misi.

a)      Mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam bidang Hukum Islam.

b)      Mensosialisasikan dasar dan meteri Hukum Islam  dalam masyarakat.

c)      Memahamkan  dan  mengamalkan   nilai-nilai  hukum  Islam   dalam     kehidupan  masyarakat.

4)      Tujuan

a)      Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam   menganalisis persoalan-persoalan Hukum Islam sesuai dengan perkembangan problematika dalam kehidupan masyarakat serta memiliki kemampuan proaktif dalam perubahan masyarkat.

b)      Menciptakan Sarjana Hukum Islam   yang mempunyai kemampuan   dan   ketrampilan dalam tugas-tugas   beracara   di pengadilan seperti   Hakim,  Panitra, Juru Sita, Advokat di Lembaga Bantuan Hukum.

c)      Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mempunyai profesional untuk  menjadi tenaga ahli di institusi keagamaan seperti:Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Konsultasi Hukum Islam.